Andoolo, 19 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Andoolo melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke 74, Upcara kali ini dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Negeri Andoolo dan diikuti oleh seluruh aparat peradilan Negeri dan Agama kabupaten Konaawe Selatan. Bertindak sebagai pembina upacara Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Endra Hermawan, S.H.,M.H,

                         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Bertindak sebagai pembina upacara ketua pengadilan Negeri Andoolo, Bpk. Endra Hermawan, S.H.,M.H

Andoolo, 17 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Andoolo melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesi yang ke - 74, bertindak sebagai pembina upacara Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Bapak Endra Hermawan, S.H.,M.H. upacara kali ini diadakan di halaman kantor Pengadilan Negeri Andoolo dan diikuti oleh Hakim pejabat fungsional dan struktural serta staf dan parmubakti Pengadilan Negeri Andoolo. Pada upacara kali ini dilakukan penyematan satya lencana karya kepada hakim dan pegawai oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo.

 

                       

Peyerahan piagam satyalencana karya kepada Hakim dan Pegawai Pengailan Negeri Andoolo Tahun 2019

 

 

 

Andoolo, Pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H.,M.H didampingi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak Rahmat Lagan, SH.,M.H serta Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Drs Hardipin, S.H. melakukan kunjungan sekaligus pembinaan kepada suluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Andoolo.

Pada kesempatan itu acara di awali dengan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Bapak Endra Hermawan, S.H.,M.H kemudian dilanjutkan dengan pembinaan ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dalam arahannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H.,M.H menekankan tentang  kebijakan Mahakamah Agung RI tentang disiplin Hakim dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam :

1. Perma No 7 Tahun 2016 Penegakan disiplin kinerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. SK KMA NO. 071/KMA/SK/V/2008 KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI

    NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

3.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nonor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan 

  Peradilan dibawahnya

4. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 9 TAHUN 2016. TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN.

5. Maklumat KMA No 1 Tahun 2017 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

6. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil.

 

 

 

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERTERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

ADAPUN SURAT KETERANGAN YANG DAPAT DIBUAT DI APLIKASI ERATERANG INI SEBAGAI BERIKUT :

1.    Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2.    Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3.    Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4.    Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5.    Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

BERIKUT PERSYARATAN UNTUK MEMBUAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA DAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA :

•    Surat Permohonan Surat Keterangan;
•    Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
•    Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
•    Fotocopy KTP (1 Lembar);
•    Fotocopy Ijazah Terakhir (1 Lembar);
•    Pas Foto Berwarna 4x6 (1 Lembar);
•    Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
•    Membayar Leges / PNBP Rp.10.000,-

BAGAIMANA CARA MENGAKSES APLIKASI ERATERANG..???

Dengan hanya menggunakan SmartPhone yang terkoneksi ke internet, pemohon dapat mengakses Web https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan.

 

LINK TERKAIT :

Dasar Hukum SK Dirjen Badilum 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019

Buku Panduan ERATERANG

Video ERATERANG

Pendaftaran ERATERANG