Rapat Koordinasi dan Pengarahan Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 644/DJU/PP.00.1/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengusulan Hakim Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri agar memberikan sosialiasi secara berjenjang terkait aturan-aturan baru tentang Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum kepada para Hakim yang berada di wilayah hukum masing-masing.

Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bpk. Sri Hananta, S.H. menghadiri kegiatan rapat koordinasi dan pengarahan Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diadakan secara luring dan daring, Hakim dan Bagian Kepaniteran Pengadilan Negeri Andoolo mengikuti secara daring di ruang Command Center Pengadilan Negeri Andoolo. Selain menjadi rapat koordinasi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi terkait undang-undang tindak pidana pemilu.