Andoolo, 23 Januari 2018 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Benyamin, S.H Selaku Management Representatif memimpin Rapat mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan  di Pengadilan Negeri Andoolo Periode Bulan Desember 2017 yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum selaku Top Management Representatif dan Ketua Tim Survei Kepuasan Masyarakat Bapak Aus Mudo, S.P. bersama Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Andoolo dalam rangka perbaikan pelayanan publik serta amanat Undang-undang  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pengadilan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Andoolo

Tim survei memberikan laporan bahwa Hasil survei yang melibatkan semua pihak dalam bulan Desember yang melibatkan 60 responden yang terdiri dari laki-laki (70%), berpendidikan S1 (51,67%), pekerjaan wiraswasta (41,67%) tersebut mendapat nilai 78,29 % pada interval (62,51-81,25) berada pada kategori baik. Capaian diharapkan pada sasaran mutu PN Andoolo kelas II yang telah ditetapkan sebesar 70% dan PN Andoolo berada tepat pada sasaran mutu yang diharapkan

Manager Representatif meminta agar semua Tim untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan dengan menambah fasilitas dan pelayanan lainnya di Pengadilan Negeri Andoolo.

penyerahan akreditasi

Makassar, 29 November 2017 menjadi acara spesial bagi 261 Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama, dimana pada hari tersebut di Hotel Grand Clarion Makassar menjadi acara penyerahan sertifikasi pengadilan. sertifikasi pengadilan ini didapatkan setelah menjalani proses audit dari Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia.

 

Pada acara tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo mendapat nilai A "Excellent" pada sertifikasi penjaminan mutu pengadilan negeri (PMPN) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal ini merupakan refleksi dari kerja keras seluruh unsur Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjawab tantangan Penjaminan Mutu yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

 

Sertifikat Akreditasi tersebut akan dilakukan audit 6 (enam) bulan sekali oleh Pengadilan Tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Pengadilan Tingkat Banding di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. pada acara tersebut, di wilayah hukum peradilan umum Sulawesi Tenggara yang mendapat sertifikat akreditasi adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Pengadilan Negeri Raha. semuanya mendapat nilai A "Excellent". (admin/sgs)

dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia

https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2833/penyerahan-sertifikat-akreditasi-penjaminan-mutu-oleh-ketua-mahkamah-agung

 

Makassar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, dimana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada badan Peradilan umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding dan Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA.

 

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama. Adapun rincian 4 lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

  1. 5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A
  2. 3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B
  3. 107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A
  4. 38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B
  5. 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A
  6. 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B
  7. 1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A
  8. 4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B
  9. 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A
  10. 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B  (Humas)

 

PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR SELEKSI CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2017

 

Jakarta-Humas, Jum'at 3 November 2017Mahkamah Agung RI, Mengumumkan Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017, bersama ini kami umumkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 (tercantum dalam kolom keterangan dengan tanda L dan L-9, lampiran I).

Untuk lebih jelasnya di sampaikan surat pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 11/Pansel/MA/11/2017 meneruskan dari Panselnas, lampiran I (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN), Lampiran II Persyaratan Registrasi Ulang, Lampiran III Surat Lamaran, Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran V Surat Permohonan Bagi yang Mengundurkan Diri. (ds/ah)

PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR SELEKSI CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2017