Cheklist dan Eviden AMPUH
Checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh
Checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
| STANDAR CHECKLIST | ||||
| PENGADILAN NEGERI KELAS IB | ||||
| NO | PENILAIAN | KRITERIA | LOKASI ASESMEN | EVIDEN |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus | KEPEMIMPINAN | - KETUA - KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
|
| 2 | Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya | KEPEMIMPINAN | - KETUA | |
| 3 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya | KEPEMIMPINAN | - KETUA | |
| 4 | Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana 2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana 3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik |
KEPEMIMPINAN | - KETUA | |
| 5 | Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - PANITERA - PANMUD PIDANA - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI |
|
| 6 | Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - PANITERA - PANMUD PERDATA |
|
| 7 | Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - PANITERA - PANMUD PIDANA |
|
| 8 | Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik | KEPEMIMPINAN | - KETUA - WAKIL KETUA |
|
| 9 | Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - PANITERA - PANITERA MUDA |
|
| 10 | Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - PANITERA - PANITERA MUDA |
|
| 11 | Pengawasan Bidang | KEPEMIMPINAN | - WAKIL KETUA - HAKIM |
|
| 12 | Pengawasan Eksekusi | MANAJEMEN PROSES | - KETUA | |
| 13 | Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi | HASIL KINERJA | - KETUA | |
| 14 | Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | KUALITAS PELAYANAN | - KETUA - PANITERA - PANMUD PIDANA - PANMUD PERDATA |
|
| 15 | Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - PANITERA - PANMUD PIDANA |
|
| 16 | Penerapan Restorative Justice | MANAJEMEN PROSES | - KETUA | |
| 17 | Publikasi putusan | KUALITAS PELAYANAN | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD |
|
| 18 | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 19 | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM |
|
| 20 | Monitoring Administrasi Biaya Perkara | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - KETUA | |
| 21 | Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara) |
MANAJEMEN PROSES | - KETUA - PANITERA - PANMUD PERDATA |
|
| 22 | Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN PHI |
|
| 23 | Penetapan Majelis Hakim dan PP | KEPEMIMPINAN | - KETUA - PANITERA |
|
| 24 | Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - HAKIM |
|
| 25 | Court Calender | MANAJEMEN PROSES | - HAKIM | |
| 26 | Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD - PP - JS/JSP |
|
| 27 | Penundaan sidang pada SIPP oleh PP | MANAJEMEN PROSES | - PANITERA PENGGANTI |
|
| 28 | Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung | MANAJEMEN PROSES | - PANITERA PENGGANTI |
|
| 29 | Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri |
MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD - PP |
|
| 30 | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju | MANAJEMEN PROSES | - PANITERA - PANMUD PERDATA - KOORDINATOR DELEGASI |
|
| 31 | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana | MANAJEMEN PROSES | - PANITERA - PANMUD PERDATA - KOORDINATOR DELEGASI |
|
| 32 | Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) | MANAJEMEN PROSES | - JURUSITA / - JURUSITA PENGGANTI |
|
| 33 | Implementasi SOP | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS - PEGAWAI KEPANITERAAN - PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 34 | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - PANMUD PIDANA - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 35 | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 36 | Kelengkapan Berkas Banding | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PIDANA - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR |
|
| 37 | Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual) | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PIDANA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR |
|
| 38 | Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual) | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN NIAGA/PHI |
|
| 39 | Kelengkapan Berkas PK (Manual) | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PIDANA - PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI |
|
| 40 | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PIDANA | |
| 41 | Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan |
MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PIDANA | |
| 42 | Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD PERDATA | |
| 43 | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - PANMUD HUKUM | |
| 44 | Prosedur Peminjaman Berkas | MANAJEMEN PROSES | - PANMUD HUKUM |
|
| 45 | Pelaporan perkara secara elektronik | HASIL KINERJA | - PANMUD HUKUM | |
| 46 | Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 47 | Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan |
KUALITAS PELAYANAN | - KETUA - PANITERA - PARA PANMUD - PETUGAS PTSP |
|
| 48 | Prosedur pelaksanaan permintaan informasi | KUALITAS PELAYANAN | - KETUA - PANITERA - PARA PANMUD - PETUGAS PTSP |
|
| 49 | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran | MANAJEMEN PROSES | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS |
|
| 50 | Pencatatan surat masuk/keluar | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - PEGAWAI KEPANITERAAN - PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 51 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS - PEGAWAI KEPANITERAAN - PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN |
|
| 52 | Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK) | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - KETUA | |
| 53 | Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
KUALITAS PELAYANAN | - KETUA | |
| 54 | Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
KUALITAS PELAYANAN | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 55 | Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | KEPEMIMPINAN | - KETUA | |
| 56 | Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif |
PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - KETUA | |
| 57 | Penandatanganan Pakta Integritas | PERENCANAAN STRATEGIS | - KETUA | |
| 58 | Manajemen Risiko | PERENCANAAN STRATEGIS | - KETUA - WAKIL KETUA - PANITERA - SEKRETARIS |
|
| 59 | Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS - PEGAWAI KEPANITERAAN - PEGAWAI KESEKRETARIATAN |
|
| 60 | Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. | KUALITAS PELAYANAN | - KETUA | |
| 61 | Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 | KUALITAS PELAYANAN | - KETUA | |
| 62 | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 | MANAJEMEN PROSES | - KETUA | |
| 63 | Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 | HASIL KINERJA | - PANMUD HUKUM | |
| 64 | Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum | HASIL KINERJA | - PANMUD HUKUM | |
| 65 | Posbakum | KUALITAS PELAYANAN | - PANMUD HUKUM | |
| 66 | Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 | PERENCANAAN STRATEGIS | - PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
|
| 67 | SAKIP | PERENCANAAN STRATEGIS | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS |
|
| 68 | LKjIP | PERENCANAAN STRATEGIS | - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - SEKRETARIS |
|
| 69 | Pengelolaan BMN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN |
MANAJEMEN PROSES | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 70 | Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 71 | Pengelolaan Perangkat IT | MANAJEMEN PROSES | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 72 | Pengelolaan Website | KUALITAS PELAYANAN | - SEKRETARIS - PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
|
| 73 | Perjalanan Dinas | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 74 | Perawatan dan Pengelolaan Server | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
|
| 75 | Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 76 | Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan | MANAJEMEN PROSES | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 77 | Pengelolaan SIKEP | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
|
| 78 | RKP, RKGB dan usul pensiun | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
|
| 79 | Kontrak kantin (PNBP Kantin) | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - SEKRETARIS - UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 80 | Agen Perubahan | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | - KETUA - AGEN PERUBAHAN |
|