Jenis Layanan PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Andoolo meliputi :

Kesekretariatan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Andoolo.

Kepaniteraan Muda Perdata

• Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
• Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
• Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
• Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang/PKPU.
• Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
• Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.
• Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
• Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
• Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
• Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
• Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
• Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
• Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
• Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
• Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
• Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
• Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
• Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

• PETUGAS E-COURT, BERTUGAS MELAYANI:
• Menerima pendaftaran perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana secara elektronik.
• Membantu pembuatan akun pengguna lain.
• Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi pembanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik.
• Menerima salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy) jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari pihak yang tidak dapat mengupload secara mandiri melalui aplikasi persidangan secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan E-Court.

Kepaniteraan Muda Pidana

• Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
• Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
• Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
• Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan izin / persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin / persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
• Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
• Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan

Kepaniteraan Muda Hukum

• Permohonan waarmaking surat-surat.
• Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
• Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
• Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Permohonan pendaftaran surat kuasa.
• Permohonan legalisasi surat.
• Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
• Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
• Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
• Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum