KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah :

Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah.

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

TATA CARA PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana :

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di ecourt.mahkamahagung.go.id
2. Penggugat dapat meminta bantuan pada Pojok Ecourt yang disediakan di Area PTSP Pengadilan Negeri Surabaya atau bisa mendatangi pada Pelayanan Terpadu Satu Atap yang berada pada Pelayanan Terpadu yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Gugatan Sederhana berisi keterangan mengenai :
   a. Identitas penggugat dan tergugat;
   b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
   c. Tuntutan penggugat.
4. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Bertempat di ruang aula Pengadilan Negeri Andoolo, Ketua bersama Hakim Pengadilan Negeri Andoolo mengikuti sosialisasi secara Hybrid terkait sistem Virtual Account Pengurus Pusat IKAHI bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara virtual meeting melalui aplikasi Zoom.

Pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2022 seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Andoolo melaksanakan jalan sehat dan kampanye publik Zona Integritas. Kegiatan ini dilaksanakan di area Perkantoran Pemerintahan Daerah Konawe Selatan, membagikan masker dan stiker anti korupsi dan gratifikasi. Kegiatan ini juga memberikan himbauan untuk kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada aparatur pengadilan.

Andoolo, 23 Juni 2022
Diikuti Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris dan CPNS APP Pengadilan Negeri Andoolo telah mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dimulai dari siang hingga malam hari, semua kegiatan pembinaan diikuti hingga akhir di ruang Aula Pengadilan Negeri Andoolo.

Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Andoolo diadakan simulasi penanggulangan huru-hara. Dalam pelaksanaan simulasi ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Panitera, Sekretaris, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, CPNS beserta PPNPN Pengadilan Negeri Andoolo bekerjasama dengan Kepolisian Resort Konawe Selatan. Simulasi penanggulangan huru-hara ini merupakan bagian dari program Mahkamah Agung yaitu manajemen risiko dimana program manajemen resiko ini guna untuk me-manage atau mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi di dalam proses berlangsungnya kegiatan Pengadilan Negeri Andoolo terutama dalam proses persidangan.

Salam Sosoito...
Salam Presisi...

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Andoolo diadakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur pada tiap-tiap bagian di Pengadilan Negeri Andoolo dalam pelaksanaan monev ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Panitera, Sekretaris, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, CPNS beserta PPNPN Pengadilan Negeri Andoolo.
.
Dalam monev ini juga Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bpk. Wahyu Setioadi, S.H. juga memberikan sosialisasi terkait Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 bertempat di ruang pertemuan PN Andoolo telah dilaksanakan Pengucapan Pakta Integritas dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh CPNS penerimaan tahun anggaran 2021/2022 yaitu Mastro Septri Johan Tampubolon, S.H. ; Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, S.H. ; David Julianus Saruksuk, S.H. ; Verawati, A.Md.A.B dan Rilla Putri Oktavia, A.Md.
Dalam sambutannya Ketua PN Andoolo Wahyu Setioadi, S.H berpesan agar menumbuhkan sikap integritas dalam pelaksanaan kerja, selalu loyal dan patuh pada nilai2, kode etik dan peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung.

Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, dilaksanakanmya Sosialisasi dan Tes Urin Bagi Hakim, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Andoolo Kerjasama dengan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara